JAKARTA – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan (EBT) ditargetkan rampung pada Oktober 2021. Sejumlah tantangan masih membayangi penyelesaian RUU tersebut.

Fabby Tumiwa, Executive Director Of Institute For Essensial Services Reform (IESR), mengatakan RUU harus fokus pada energi terbarukan saja, karena selama ini juga digaungkan agar Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) menjadi solusi penyediaan jangka panjang.

“Dengan masuknya energi baru (nuklir) dalam UU akan mengacaukan tujuan utama dari UU itu sendiri yang diharapkan bisa mendorong pengembangan energi terbarukan secara masif skala besar, dan bisa bisa menarik investasi sebesar-besarnya,” kata Fabby, dalam acara diskusi, Senin(15/2).

Fabby mengatakan, selain menyediakan energi yang terjangkau, berkelanjutan, dan andal, maka perubahan iklim juga menjadi tantangan yang harus dihadapi. Untuk mencapai emisi 0% pada 2050 maka sebagian besar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) harus dipensiunkan sebelum 2035.

“Untuk mencapai emisi 1,5 derajat dan emisi nol dalam kurun 30 tahun ke depan harus terbangun pembangkit EBT berkapasitas 450 Gigawatt (GW). Artinya, dalam 30 tahun ke depan harus bangun 15-20 GW setiap tahun pembangkit EBT, itulah konteks kenapa kita butuh RUU EBT, yang diharapkan bisa mendorong EBT skala besar,” ungkap dia.

Hal senada diungkapkan Surya Dharma, Ketua Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI). Menurut Surya, nuklir butuh teknologi dan keamanan yang tinggi.

“Pengusahaan nuklir dilakukan negara, perlu BUMN Khusus. Jadi, tidak perlu ada di sini (RUU EBT) nanti malah rancu,” kata dia.

Surya Dharma mengatakan perlunya ada badan khusus energi terbarukan sebagai badan yang bertanggung jawab dan punya otoritas jelas dalam mengelola, memiliki kewenangan pengelolaan dana energi terbarukan dan lain-lain.

“Perlu optimasi pemanfaatan energi terbarukan, karena energi terbarukan ada di semua daerah di mana kepentingan ekonomi dan industri tidak sejalan, maka dilakukan dengan pola Renewable Energy Based Industri Development(REBID) dan Renewable Energy Based on Economic Development (REBED),” tandas Surya Dharma.(RA)