JAKARTA – Transisi Blok Rokan masih menyisakan masalah pasokan listrik yang ternyata belum rampung. Pemerintah mendorong PT PLN (Persero) bisa memasok listrik ke Rokan saat dikelola PT Pertamina (Persero), namun ada pihak swasta yang yang selama ini menyediakan listrik untuk PT Chevron Pacific Indonesia untuk bisa tetap bertahan.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan pembangkit listrik di Blok Rokan masih terus menjadi pembahasan saat masa transisi. Chevron diketahui telah berkontrak dengan pihak swasta di Rokan selama ini. Hal itu perlu dicarikan penyelesaian sehingga tidak ada masalah dari sisi legalitas.

“Proses kelanjutan dan pengeboran sudah dilakukan. Namun ada hal yang pending, misalnya powerplant di sana dan sedang dalam pembahasan. Ini di luar bagian Pertamina dalam hal ini Chevron dan swasta,” kata Arifin, Selasa (19/1).

Menurut Arifin, saat ini pembahasan antara Chevron dan konsultannya terus berlangsung. “Untuk itu perlu ada negosiasi dan ada upaya dilakukan secara publik. Konsultan mereka JP Morgan,” ujar dia.

Pemerintah menginginkan agar PLN yang memasok listrik, namun selain kendala sisi nonteknis terkait legalitas, ternyata dari sisi teknis juga menemui kendala.

“Ini ada upaya PLN masuk, kami dorong PLN masuk. Ke depan harus ada penyesuaian karena ada beda frekuensi 50 ke 60 Hz. Ini dalam tahap perhitungan,” ungkap Arifin.

PLN sebelumnya telah menadatangani nota kesepahaman tentang Kerja Sama Penyediaan Tenaga Listrik dan Uap untuk Wilayah Kerja Rokan dengan PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Hulu Rokan.

Dalam nota kesepahaman PLN menawarkan layanan bertahap di Rokan. Untuk tahap awal ada layanan transisi yang dilakukan selama tiga tahun sejak Pertamina menjadi operator di Rokan.

Bob Saril, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, mengatakan kepercayaan pemerintah dan Pertamina untuk memastikan pasokan listrik dan uap yang cukup dan handal demi menjaga kegiatan produksi pada Wilayah Kerja Rokan.

“Dalam MoU ini, masa layanan PLN dibagi menjadi dua, yaitu masa transisi hanya selama tiga tahun yang dimulai dari 9 Agustus 2021 sampai dengan 8 Agustus 2024. Dan layanan permanen yang di mulai sejak 8 Agustus 2024 dengan menginterkoneksikan sistem pada Wilayah Kerja Rokan dengan Sistem Sumatera,” kata Bob.

Masa transisi tiga tahun akan dioptimalkan PLN dengan melakukan pembangunan interkoneksi sistem Sumatera untuk menggantikan pasokan transisi dan meningkatkan kapasitas pasokan ke Pertamina Hulu Rokan.(RI)