JAKARTA – Peningkatan cost recovery tahun depan tidak dapat dihindari sebagai efek dari pandemi Covid-19. Tutuka Ariadji, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan ada beberapa variabel tambahan yang muncul seiring dengan investasi para pelaku usaha di tengah masa pandemi Covid-19.

“Cost recovery akan lebih variatif menghadapi Covid, akan ada tambahan variabel di sana,” kata Tutuka dalam diskusi di CNBC TV, Senin (21/12).

Pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah strategis sebagai upaya untuk menjaga investasi tetap mengalir. Salahh satu yang utama adalah insentif dari sisi fiskal, yang beberapa usulan telah diberikan oleh pemerintah.

“Pemerintah antisipasi ini menjadi busines not usual. Pemerintah telah menyiapkan, pertama adalah berbagai macam insentif. Kedua, fasilitas perpajakan yang mendukung untuk tumbuhnya iklim investasi. Serta berbagai hal lain, seperti pembebasan atau pengurangan biaya sewa barang milik negara,” ungkap Tutuka.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) menyebutkan untuk 2021 cost recovery ditargetkan sebesar US$8,34 miliar. Target tersebut berada diatas proyeksi cost recovery tahun ini sebesar US$8,12 miliar.

Untuk investasi,pemerintah menargetkan sebesar US$ 12,3 miliar pada 2021. Angka investasi tersebut ditujukan untuk banyak kegiatan, misalnya pengeboran 616 sumur pengembangan, 615 pekerjaan ulang sumur, dan reparasi sebanyak 26.431 sumur.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengatakan dalam kondisi sekarang, dimana harga minyak rendah bahkan sempat menyentuh dibawah US$ 20-an per barel pada kuartal I, maka akan sangat berpengaruh terhadap kondisi cash flow para kontraktor. Jika cash flow saja sudah terganggu maka dikhawatirkan kegiatan operasional juga bisa berdampak. Untuk itu salah satu insentif yang diusulkan bagi yang berdampak pada pengeluaran dana disetujui, yakni pembayaran Abandonment and Site Restoration (ASR).

“Permasalahan setiap KKKS adalah cash flow. Setiap KKKS memiliki portofolio yang banyak, berkaitan dengan cash flow. Yang bisa kami lakukan segera adalah menunda pencadangan pembayaran ASR 2020,” kata Dwi.

Selain ASR, insentif lainnya yang bisa dikabulkan dengan segera adalah terkait sewa barang milik negara (BMN) yang tidak dikenakan biaya. Namun pemerintah hanya memberikan insentif bebas biaya sewa bagi kontraktor yang melakukan kegiatan di blok eksploitasi. Dampak dari insentif itu adalah pengurangan 1% dari gross revenue. “Sewa barang milik negara yang saat ini sedang dilakukan,” ungkap Dwi.

Pemerintah juga memberikan insentif pembebasan biaya masuk dalam rangka impor barang untuk blok migas ekploitasi. Kontraktor juga mendapatkan insentif agar gas dapat dijual dengan harga diskon untuk volume antara Take or Pay (TOP) dan Daily Contract Quantity (DCQ). “Gas dapat dijual dengan harga discount untuk volume TOP dan DCQ, ini sudah jalan,” kata Dwi.(RI)