Marwan Batubara.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengaku tidak ingin membuat kekisruhan terkait protesnya tentang Blok Mahakam. “Kami hanya ingin menegakkan martabat bangsa, menjamin terlaksananya konstitusi dan terpeliharanya hak rakyat, terutama dari para pemburu rente dan oknum koruptor,” ujarnya.

Hal ini diungkapkan Marwan, menjawab tuduhan sejumlah pihak bahwa desakannya agar kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Petroleum di Blok Mahakam tidak diperpanjang, adalah untuk membuat kisruh dan memperkeruh keadaan. Tuduhan itu diungkapkan beberapa pihak pendukung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik pekan lalu.

Sebelumnya Jero Wacik menyatakan Pertamina tidak mau dan tidak mampu mengelola Blok Mahakam, yang kaya kandungan gas. Padahal, kata Marwan, Pertamina telah menyatakan keinginan dan kemampuan untuk mengelola Blok Mahakam berulang-ulang sejak Juni 2008.

“Pertamina pun telah menyatakan tidak ingin mengelola 100% blok tersebut, kecuali akan mengundang partisipasi kontraktor lain, termasuk Total dan Inpex, melalui cara dan prosedur yang berlaku umum sehingga akan menguntungkan negara,” ujar Marwan dan para pendukung Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat, saat menggelar aksi damai di Kementerian ESDM, Senin, 25 Februari 2013.

Marwan pun menegaskan, dirinya bersama 500 orang lebih pendukung Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat, tidak berniat membuat kekisruhan, kecuali hanya untuk menegakkan martabat bangsa, menjamin terlaksananya amanat konstitusi dan terpeliharanya hak rakyat, terutama dari para pemburu rente dan oknum koruptor.

“Aksi damai ini kami kami lakukan untuk menuntut agar para pejabat negara di sektor minyak dan gas bumi tidak memanipulasi informasi, menyalahgunakan kekuasaan, dan memihak kepentingan asing,” tegasnya dalam tuntutan tertulis kepada Menteri ESDM yang juga diteken rekannya Hatta Taliwang, dan para pendukung Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat.

Untuk Logistik Pemilu 2014

Dalam aksi damainya itu, Marwan, Hatta, dan pendukung Petisi Blok Mahakam juga meminta, agar Jero Wacik yang berasal dari Partai Demokrat, membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dari tindak korupsi, perburuan rente, dan upaya meraih dukungan politik serta logistic (dana, red) guna kepentingan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mendatang.

Maka dari itu, kata Marwan, ia meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikis habis oknum pejabat pemerintah yang menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara.

Kaki tangan asing itu, lanjut Marwan, diantaranya ialah yang dengan sengaja atau tidak sengaja, secara langsung atau tidak langsung, telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik, melecehkan kemampuan bangsa sendiri dan perusahaan negara, serta merendahkan martabat bangsa terkait pengelolaan Blok Mahakam.

Seharusnya, terang Marwan, ketika kontrak suatu blok migas habis, maka seluruh aset di blok itu menjadi milik negara, tak terkecuali Blok Mahakam. Jika Total E&P dan Inpex ingin tetap menggarap Blok Mahakam setelah kontraknya habis pada 2017, harus membayar dana pembelian Participating Interest kepada negara. “Bukan sekedar membayar signature bonus (bonus tandatangan, red),” tandasnya.

Maka dari itu, Marwan dan Hatta dari IRESS serta ratusan pendukung Petisi Blok Mahakam Untuk Rakyat, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak Blok Mahakam secara menyeluruh, termasuk kontrak-kontrak pengelolaan sumber daya alam lainnya.

(Abraham Lagaligo / abrahamlagaligo@gmail.com)

Berita terkait:

Kasus Blok Mahakam; Wamen ESDM Dituding Merendahkan Bangsa Sendiri. Link:  https://www.dunia-energi.com/kasus-blok-mahakam-wamen-esdm-dituding-merendahkan-bangsa-sendiri/

KPK Disodori Kebohongan Jero Wacik Soal Perpanjangan Kontrak Blok Mahakam. Link: https://www.dunia-energi.com/kpk-disodori-kebohongan-jero-wacik-soal-blok-mahakam/