JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menaregetkan bisa meningkatkan transparansi pengelolaan PT Pertamina (Persero) dalam dua tahun ke depan. Caranya dengan mewajibkan Pertamina untuk melantai di bursa saham melalui penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO)

Erick Thohir, Menteri BUMN memastikan penetapan Nicke Widyawati yang tetap mengisi posisi direktur utama Pertamina memiliki tugas khusus yang harus ditunaikan yaitu IPO anak usahanya.

“Ini ada KPI-nya, salah satunya dalam dua tahun harus go public, ada yang IPO, satu ada dua subholding,” kata Erick dalam Konferensi Pers, Jumat (12/6).

Menurut Erick, langkah go public Pertamina sebagai upaya mendukung perusahaan lebih transparan dan memiliki akuntabilitas lebih baik. ” Jelas KPI-nya,” tegas Erick.

Harry Poernomo, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan langkah IPO sangat berisiko dan berbahaya. Karena berpotensi ada praktek penjualan BUMN.

Ia pun menilai penggunaan skema holdingisasi hanya akal-akalan menuju IPO Pertamina. Holdingisasi di Pertamina kata Harry sama sekali bukan bertujuan efisiensi bahkan operasionalisasinya akan semakin birokratis karena ego para direktur (direksi holding) ada kecenderungan ikut melibatkan diri dalam operasional sehari-hari. “Terutama di bidang hilir seperti supply chain hilir pengolahan atau kilang, trading pemasaran atau distribusi dan shipping atau transportasi,” kata Harry.

Dia menilai IPO Pertamina tentu harus dikaji mendalam agar tidak menyimpang dari UUD 45 pasal 33 bahwa sumberdaya alam dikuasai negara.

Harry khawatir jika tidak diawasi dengan betul besar kemungkinan akan menuju swastanisasi atau privatisasi BUMN strategis energi antara lain Pertamina dan bisa juga PLN.

“Mungkin saja ada pengusaha atau pemodal kuat yang pingin memiliki saham Pertamina. Terutama IPO nya yang perlu diwaspadai,” kata Harry.(RI)