JAKARTA – PT PLN (Persero) secara jelas menyatakan tidak sanggup jika harus memberikan insentif tarif listrik bagi pelanggan listrik rumah tangga nonsubsidi 900 VA dan 1.300 VA nonsubsidi.

Zulkifli Zaini, Direkur Utama PLN,  mengatakan sampai sejauh ini belum ada arahan pemerintah terkait wacana memperluas insentif tarif listrik kepada masyarakat. Untuk insentif yang sudah berjalan saja pada dasarnya ditanggung  pemerintah, bukan dengan dana internal PLN.

“Saya ingin sampaikan apabila di masa yang akan datang ada keputusan pemerintah terkait itu, tentu akan kami laksanakan. Namun, jika itu diminta PLN dalam kemampuan keuangan kami, kami ingin sampaikan itu sangat sulit. Kami nggak punya kemampuan untuk itu,” kata Zulkifli dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR secara virtual, Rabu (22/4).

Zulkifli merinci butuh pendanaan yang sangat besar jika insentif diberikan. Pelanggan 900VA nonsubsidi berjumlah 22,7 juta pelanggan dengan rata-rata rekening bulanan Rp143 ribu. Sementara untuk pelanggan 1.300VA jumlah pelanggannya kini mencapai 11,7 juta dengan rata-rata rekening Rp 200 ribu per bulannya.

“Jadi kalau ada rencana insentif untuk dua golongan itu, kami harus siapkan Rp16,9 triliun per bulan. Jadi, itu yang barang tentu di luar kemampuan PLN untuk bisa melaksanakan hal itu. Hanya pemerintah yang bisa melaksanakan itu,” kata Zulkifli.

Selain rumah tangga nonsubsidi ada juga dorongan untuk memberikan insentif bagi golongan pelanggan lainnya seperti bisnis dan industri.

Menurut Zulkifli, rencana itu juga hanya bisa dilakukan dengan sumber pendanaan dari pemerintah.

“Apabila kami diminta memberikan insentif bagi industri dan bisnis, itu jauh di luar kemampuan kami untuk bisa melaksanakan,” kata dia.

Sejauh ini insentif memang baru diberikan kepada para pelanggan PLN 450VA dan 900VA bersubsidi. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 3,4 triliun bagi 24 juta pelanggan 450 VA dan diskon biaya 50% bagi tujuh juta pelanggan.(RI)