JAKARTA – Pemerintah mengakui memiliki keterbatasan dalam hal anggaran untuk membangun jaringan gas rumah tangga (jargas). Apalagi untuk mengejar target pembangunan jargas  mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) hingga tahun 2024. Berdasarkan data pemerintah kebutuhan untuk membangun jargas sebanyak itu memang cukup besar, yakni mencapai Rp38,4 triliun

Sebagai solusinya badan usaha, baik milik negara maupun swasta didorong untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan jargas.

“Kalau kita lihat APBN, pembangunan infrastruktur bukan hanya di subsektor migas saja. Pemerintah paling hanya bisa berkontribusi sekitar 15-20% (dari total biaya pembangunan jargas).  Selebihnya diharapkan dari badan usaha,” kata Alimuddin Baso, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM,  Selasa (25/2).

Alimuddin menjelaskan bahwa biaya pembangunan satu sambungan di daerah yang belum tersedia fasilitas memakan biaya sekitar Rp 11 juta. Sementara untuk wilayah yang fasilitas telah tersedia dibutuhkan biaya sekitar Rp 7 juta. “Soal biaya ini bergantung pada daerahnya, juga tingkat kerapatan penduduknya karena biaya material itu yang utama,” ujarnya.

Pemerintah berupaya agar biaya pembangunan jargas dapat lebih ditekan, sehingga badan usaha tertarik untuk berinvestasi. Jika biayanya di bawah Rp 7 juta, pemerintah optimistis sebagian badan usaha bisa (investasi). “Kami akan cek dulu karena selama ini biayanya yang kita dorong supaya lebih murah,” kata Alimuddin.

Studi  mengenai pembangunan jargas oleh badan usaha tengah dilakukan. Pemerintah mengharapkan dapat diperoleh kajian yang komprehensif, serta rekomendasi yang tepat.

PT Perusahaan Gas Negara (PGAS) Tbk menjadi salah satu badan usaha yang telah menyatakan siap membangun jargas dengan menggunakan konsep kerja sama dengan pemerintah atau badan usaha lainnya. Saat ini konsep itu digodok oleh Kementerian ESDM dan PGN.

“Kami sedang cari konsep yang tepat seperti apa. Tim kami sedang membicarakannya dengan PT PGN,” jelas Alimuddin.

Menurut Alimuddin, pemerintah berharap dukungan dari semua pihak sehingga tujuan gas bumi digunakan sebagai modal pembangunan, penyediaan energi bersih dan murah untuk masyarakat serta peningkatan pemanfaatan sumber daya alam, dapat terwujud. “Kalau misinya menjadi pionir dalam pemanfaatan gas bumi, (kerja sama) bisa jalan. Tapi kalau semata-mata keekonomian, berat juga,” kata dia.

Dengan menggunakan dana APBN, sejak tahun 2009 hingga 2019 atau satu dekade,  telah membangun jaringan jargas sebanyak 400.269 SR. Untuk tahun 2020, rencananya akan dibangun 266.070 SR di 49 lokasi pada tahun 2020. Jumlah ini berarti tiga kali lipat dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 74.496 SR di 16 kabupaten/kota.

PGN hingga 2021 menargetkan bisa membangun 200 ribu SR jargas melalui kerja sama dengan PT PP (Persero). (RI)