JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana kembali mendorong percepatan rasio elektrifikasi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dengan cara melibatkan perusahaan swasta dalam pembangunan pembangkit listrik.

Triharyo Soesilo, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, mengungkapkan  Menteri ESDM Arifin Tasrif memberikan perhatian khusus terhadap rasio elektrifikasi agar bisa mencapai 100% dalam dua tahun ke depan.

“Arahan Pak Menteri coba dorong investor, di dunia ternyata banyak investor yang dapat melistriki daerah tertinggal. Dari Amerika Selatan, Afrika, itu banyak sekali investor,” kata Triharyo di Jakarta, Kamis (6/2).

Keterlibatan swasta dalam melistriki daerah 3T tidak lepas dari besarnya kebutuhan dana yang mungkin saja menjadi beban tersendiri bagi PT PLN (Persero). Berdasarkan kalkulasi pemerintah total kebutuhan investasi untuk mencapai rasio elektrifikasi 100% adalah sekitar Rp10,7 triliun. Untuk itu, pemerintah mengarahkan PLN untuk menggandeng investor untuk mempercepat penyambungan listrik di daerah terpencil. Sehingga PLN bisa fokus merampungkan proyek 35 ribu megawatt (MW).

Untuk mencapai rasio elektrifikasi 100%, terdapat 4.325 desa dengan total 416.952 rumah tangga yang perlu dilistriki di seluruh Indonesia. Wilayah timur Indonesia menjadi prioritas mengingat kebutuhan investasi peningkatan rasio elektrifikasi di wilayah ini cukup tinggi, yakni di Papua Rp2,14 triliun, Papua Barat Rp784 miliar, Nusa Tenggara Timur Rp781 miliar, Maluku Rp780 miliar, Sulawesi Selatan Rp642 miliar, serta Maluku Utara Rp614 miliar.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara Timur merupakan yang terendah, yakni baru 62%. Saat ini, wilayah dengan rasio elektrifikasi lebih dari 95% tercatat terdapat 29 provinsi, sementara wilayah dengan tingkat penyambungan setrum 90-95% ada empat provinsi. “Kita berdosa ini sama masyarakat timur, terutama Nusa Tenggara Timur,” ujar Triharyo.

Skema penyediaan listrik di wilayah 3T di Indonesia Timur bisa memanfaatkan dana desa yang dikelola Bada Usaha Milik Desa (BUMDes), nantinya BUMDes tersebut bisa menggandeng perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP). Triharyo berharap dengan skema tersebut bisa melistriki masyarakat 3T di Indonesia Timur dalam 2 tahun.

“Tolong IPP dengan Kementerian Desa, dengan dana desa BUMDes membiayai listrik luar biasa. Mari kita laksanakan program ini kalau bisa 2 tahun selesai,” tegas dia.

PLN sendiri mengaku siap jika harus bekerja sama dengan pihak swasta untuk memberikan akses listrik kepada masyarakat di kawasan 3T.

Darmawan Prasodjo, Wakil Direktur PLN, menuturkan PLN sudah bertekad dan berkomitmen menyediakan energi di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang masih belum memiliki akses. Hal ini dengan tujuan agar pembangunan nasional tidak terpusat di Jawa. Untuk itu, PLN menyambut semua peluang yang ada.

“Kami kan tidak sendirian, semua harus bersinergi. Kalau ada kerja sama internasional ini kan, dalam jangka menengah dan panjang, bisa akselerasi (target rasio elektrifikasi),” kata Darmawan.(RI)