JAKARTA – Arcandra Tahar, mantan Menteri dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan didapuk menjadi Komisaris Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS), subholding migas dibawah PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan informasi dari sumber Dunia Energi, pengukuhan Arcandra sebagai komisaris utama akan dilakukan pada awal 2020 atau bertepatan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PGN. “Iya (Pak Arcandra sebagai Komut), akhir bulan Januari (penetapannya),” kata sumber tersebut kepada Dunia Energi, Selasa (17/12).

Tanda-tanda Arcandra akan didapuk sebagai Komisaris Utama PGN sebelumnya diungkapkan Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Erick, Arcandra menjadi salah satu sosok yang diajukan Kementerian BUMN kepada Tim Penilai Akhir (TPA). “Pak Arcandra ada di TPA, komisaris utama PGN,” kata Erick.

PGN sudah merencanakan akan menggelar RUPSLB pada 21 Januari 2020. Salah satu agenda RUPSLB adalah pergantian direksi dan komisaris.

Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch, mengatakan sosok Arcandra tepat jika ditunjuk sebagai komisaris di PGN. Dia menilai pengalamannya sebagai wakil menteri ESDM akan sangat bermanfaat dalam melakukan pengawasan kegiatan operasional PGN.

“Bisa dikatakan tepat, tidak tepat. Paling tidak Arcandra Tahar sebagai mantan Wamen ESDM harusnya paham permasalahan di PGN, sehingga dengan kemampuan pengalaman itu, bisa memberi masukan pengawasan terhadap direksi. Jadi membawa direksi lebih bagus baik lagi,” kata Mamit.

Salah satu pekerjaan rumah yang akan menanti Arcandra sebagai Komisaris Utama PGN adalah permasalahan harga gas yang tidak kunjung usai.

Arcandra, kata Mamit bisa menjadi penengah antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di hulu dengan konsumen gas. Dengan begitu, baik KKKS maupun konsumen gas PGN bisa mendapatkan harga gas yang memuaskan. “Jadi ini PR bagaimana nanti Komut bisa menjadi penengah antara KKKS dan end user. Pengalaman Pak Arcandra, dia wamen paham permasalahan di PGN, bisa membantu menyelesaikan masalah itu,” ujar Mamit.

Kemudian persoalan lainnya adalah pengembangan jaringan gas rumah tangga dimana PGN menjadi garda terdepan dalam pembangunannya. “Masalah jargas menjadi pekerjaan rumah tersendiri untuk bisa diselesaikan, yang sesuai dengan target pemerintah,” kata Mamit.(RI)