JAKARTA – Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) siap berkolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat penyediaan jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga dan pelanggan kecil. Harnojoyo, Walikota Palembang, mengatakan siap menggelontorkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) agar pembangunan jargas di wilayahnya terus berlangsung sampai memenuhi kebutuhan.

“Sekarang ini kami anggarkan Rp 21 miliar untuk tambah 1.000 sambungan. Makanya kami juga berharap soal jargas, nanti semoga bisa dikerjasamakan dengan BUMD. Jadi pengelolaannya bisa bareng-bareng (BUMN),” kata Harnojoyo di Jakarta, Rabu (13/3).

Untuk wilayah Palembang sendiri baru saja mendapatkan tambahan pembangunan jargas dari dana APBN sebanyak 6.000 sambungan jargas. Total kebutuhan jargas di Palembang mencapai 514 ribu sambungan.

Antusiasme juga ditunjukkan pemerintah daerah Kota Bekasi yang siap untuk memperluas akses gas melalui jargas.

Rahmat Effendi, Walikota Bekasi mengatakan BUMD sudah disiapkan untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dan BUMN dalam rangka mempercepat pembangunan jargas. Bahkan jika jatah pasokan gas dari sekitar wilayah diluar Bekasi tidak bisa terserap, gas bisa dialihkan ke wilayahnya.

“Kami sudah ada BUMD PT Sinergi terus bekerja sama dengan Pertagas Niaga. Kesiapan lapangan sudah jelas, kalau bisa punya Purwakarta (gas) kita alihkan ke kami,” ungkap dia.

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 telah mengatur keikutsertaan pemerintah daerah dalam pengembangan jargas, terutama terkait penyiapan pendanaan.

Dalam pasal 20 ayat 1 disebutkan, Menteri dapat menugaskan BUMN Migas penerima penugasan untuk melakukan pengembangan jargas. Lalu di ayat 2, ditetapkan bahwa pengembangan dapat dilakukan dengan menggunakan biaya pemerintah pusat atau pemerintah daerah dan atau BUMN migas penerima penugasan.(RI)