JAKARTA – Kinerja Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprihatinkan. Keterbatasan dana yang dimiliki dituding menjadi penyebab tidak ada kegiatan skala besar yang dapat dilakukan.

Rudi Suhendar, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan selama ini pergerakan Badan Geologi dalam mencari cadangan migas sangat terbatas.

Anggaran yang dialokasikan Badan Geologi untuk survei seismik hanya sekitar Rp96 miliar, per tahun. Padahal untuk satu survei seismik dibutuhkan dana sekitar Rp40 miliar – Rp50 miliar. Akibatnya, dalam kurun waktu tiga tahun baru delapan wilayah yang sudah dilakukan survei seismik.

“Seismik kami agak tersendat, berhubung ini tidak murah. Kami terkendala keterbatasan anggaran APBN, sehingga seismik sampai sekarang baru menyelesaikan delapan. Sangat sangat minim sekali,” kata Rudi disela Kolokium Pusat Survei Geologi di Jakarta, Selasa (27/11).

Pada 2018, Badan Geologi hanya melakukan survei di dua wilayah, yakni Selabangka, Sulawesi Tenggara dan Singkawang, Kalimantan Barat.

Menurut Rudy, tahun depan saja dana untuk kegiatan eksplorasi dipastikan masih tetap akan minim. Untuk itu pemerintah akan memanfaatkan pola pendanaan lain, termasuk memanfaatkan dana yang dimiliki  kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Kalau di pagu Kementerian ESDM tidak akan seismik lagi buat tahun depan. Tapi kami akan kerja sama dengan SKK Migas untuk menggunakan pola anggaran lain  diluar dari APBN,” papar dia.

Badan Geologi saat ini hanya bisa membantu perbaikan data yang diperlukan kontraktor, terutama data bagi blok migas yang dilelang Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM.

Pola penganggaran baru dalam aktivitas eksplorasi sudah ditawarkan SKK Migas.

Rudi mengatakan SKK Migas dan Badan Geologi sudah melakukan koordinasi dalam beberapa bulan terakhir mengenai blok migas mana saja yang diperkirakan memiliki potensi besar. Jika sudah difinalisasikan blok-blok tersebut maka berbagai berbagai aktivitas eksplorasi di sana akan digencarkan.

“Kami gelar semua data beberapa bulan yang lalu dengan SKK Migas, diantaranya sekarang ada beberapa yang sedang dikaji untuk diprioritaskan dari data-data kami. Karena dia (SKK Migas) yang punya akses untuk pola penganggaran yang seperti itu,” kata Rudi.(RI)