JAKARTA – Ratusan pekerja PT Pertamina (Persero) yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggeruduk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Beberapa tuntutan terkait perbaikan kondisi Pertamina menjadi tuntutan para pekerja yang melakukan aksi.

Arie Gumilar, Presiden FSPPB, mengatakan tuntutan terkait kebijakan bahan bakar minyak (BBM) yang cenderung memberatkan Pertamina. Sebagaimana diketahui pemerintah telah menetapkan harga BBM jenis Premium dan Solar yang diatur harganya tidak boleh dinaikan hingga akhir 2018. Padahal ongkos produksi, seperti harga minyak dunia terus membengkak hingga rata-rata US$70 per barel.

Kondisi ini membuat Pertamina tertekan dari sisi kas, sehingga tidak bisa mengembangkan usaha. Jika tidak boleh mengubah harga BBM, pemerintah diminta untuk menambah subsidi.
“Padahal Premiun tidak disubsidi, sehinga jadi beban kas usaha. Kas usaha tergerus, impact-nya Pertamina tidak bisa belanja lagi,” kata Arie ditemui ditengah aksi unjuk rasa, Jumat (20/7).

Serikat pekerja menduga ada upaya untuk mencari jalan pintas ditengah kondisi tertekannya Pertamina dengan cara penjualan aset Pertamina yang merupakan aset negara.

“Yang kami khawatirkan ada upaya-upaya jangka pendek yang dilakukan secara aksi korporasi dengan melepas sejumlah aset, bukan untuk investasi tapi untuk menutupi kekurangan, kebocoran dan kerugian. Tapi selama ini tidak ditanggulangi, jadi makin susah ke depannya,” papar Arie.

Rini Soemarno, Menteri BUMN, mengatakan tidak ada perintah penjualan aset Pertamina yang ada adalah jika memang ingin melakukan share down maka harus dikaji secara mendalam.

“Tolong dikaji untuk kemungkinan ini, jangan lupa kontrol tetap harus ada di Pertamina. Saya sebagai pemegang sama tidak mungkin menjerumuskan Pertamina,” kata Rini saat menerima peserta aksi unjuk rasa.

Pemerintah, kata Rini, akan selalu menjaga keberlangsungan Pertamina, sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Salah satu upaya pemerintah dengan memberikan Pertamina hak pengelolaan wilayah kerja (WK) migas. Serta bagaimana agar subsidi Solar bisa ditingkatkan.

“Tanggung jawab saya adalah bagaimana Pertamina sehat 100 tahun ke depan untuk anak cucu cicit,” kata Rini.

Arie menegaskan serikat pekerja akan melihat respon pemerintah terhadap Pertamina. Jika tidak ada perubahan atau terjadi penjualan aset maka aksi lebih besar akan segera terjadi.
“Mogok atau aksi lebih besar atau cuti bersama atau stop operasional itu opsi yang sudah kami rencanakan,” tandas Arie.(RI)