JAKARTA – PT Pertamina (Persero) diminta menjalankan strategi partnership dan tidak memaksakan diri untuk memiliki share atau saham mayoritas di setiap proyek kilang.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan sesuai dengan arahan presiden maka tidak ada batasan ataupun keharusan bagi Pertamina untuk memiliki saham di proyek kilang. Bahkan Presiden Joko Widodo tidak mempermasalahkan jika Pertamina hanya mendapatkan saham lebih sedikit dibanding partner.

“Arahan Presiden, enggak ada (batasan saham). Jadi kecil pun boleh (Pertamina), tidak harus mayoritas,” kata Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat malam (29/6).

Menurut Arcandra, salah satu faktor yang membuat arahan Presiden seperti itu adalah karena kebutuhan dana proyek kilang yang sangat besar, sehingga risikonya menjadi sangat tinggi.

“Pertimbangannya karena finansial, hitung-hitungan komersial satu kilang berapa billion dollar,” ungkap dia.

Enam proyek kilang yang saat ini menjadi tugas Pertamina untuk dikembangkan. Empat kilang eksisting, yaitu kilang Balikpapan, Cilacap, Balongan dan Dumai. Serta dua kilang baru yang sudah mulai proses pembangunan, kilang Tuban dan Bontang.

Arcandra memastikan kilang minyak tetap menjadi prioritas bagi pemerintah untuk bisa terus dijalankan. Apalagi kebutuhan BBM berkualitas nantinya juga akan meningkat.

Revitalisasi dan pembangunan kilang minyak baru selain menambah kapasitas yang sekarang sekitar satu juta barel menjadi dua juta barel per hari juga akan menghasilkan BBM dengan standar kualitas mininal Euro IV. Keseluruhan proyek kilang diproyeksikan bisa rampung pada 2025.

Menurut Arcandra, kewajiban penyediaan dan distribusi Premium di seluruh Indonesia oleh Pertamina tidak akan menganggu kelanjutan proyek.

“Kilang untuk produksi BBM, impor enggak BBM?,” kata Arcandra.(RI)