JAKARTA – Pemerintah meminta PT Pertamina (Persero) menyediakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas tinggi, Pertamax Turbo tanpa  mengurangi pasokan BBM penugasan jenis Premium.

Djoko Siswanto Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Pertamina bisa mengikuti kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tanpa harus mengurangi atau bahkan menghilangkan Premium dari pasaran.

“Kan ada Pertamax, Pertamax Plus, dan Premium. Tangki Premium, Premium-nya tetap. Pertamax Plus jadi Pertamax Turbo,” kata Djoko saat ditemui di Kementerian ESDM Jakarta, Senin (2/4).

Surat Menteri LHK kepada Presiden No : S.108/Menlhk/Setjen/PKL.3/3/2018 tentang BBM Euro 4 dan  kualitas udara dalam rangka Asian Games berisi laporan menteri untuk menindaklanjuti penyiapan udara yang baik dari ukuran unsur timbal (pb) dalam bahan bakar dengan Euro 4 dan dikaitkan dengan Asian Games 2018 guna menjamin kualitas udara yang bersih dan sehat bagi para atlet.

Sehubungan dengan itu maka telah dibahas bersama Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN dan Pertamina agar Pertamina dapat menjamin pasokan dan distribusi bahan bakar bensin kualitas Euro 4, yaitu Pertamax Turbo paling telat Mei 2018 dan wajib tersedia untuk wilayah atau Jabodetabek, Palembang, Bali, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Banyuwangi dan Labuan Bajo.

Pertamina sebelumnya menyatakan tengah mengkaji rencana pengurangan pasokan Premium, khususnya di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) yang dalam ketentuan bukan wilayah yang wajib sasaran distribusi Premium.

Pengurangan tersebut bertujuan untuk menambah kapasitas pengolahan Pertamax Turbo yang saat ini kondisinya terbatas.

“Iya (akan kurangi Premium), kan dalam rangka menjaga lingkungan lebih bersih. Itu pilihan dari road map (pemerintah),” kata Muchamad Iskandar, Direktur Pemasaran Retail Pertamina, belum lama ini.

Namun menurut Djoko, keterbatasan fasilitas pengolahan minyak yang menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan tersebut masih bisa dicarikan jalan keluar, selain mengorbankan fasilitas yang biasa digunakan untuk menampung Premium.

“Jangan premiumnya (diubah),” tegas Djoko.(RI)