JAKARTA – Pembangunan infrastruktur skala besar yang menjadi prioritas pemerintah Indonesia harus didukung dengan industri konstruksi dan kesiapan rantai pasok konstruksi sumber daya konstruksi yang handal. Sumber daya konstruksi disini  meliputi usaha pemasok bahan bangunan/material, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi

Plt. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis Sumadilaga saat menjadi narasumber pada Konferensi Pers Konstruksi Indonesia 2017, di Jakarta, baru-baru ini menjelaskan selama kurun waktu 2015-2019 target pembangunan Infrastruktur antara lain pembangunan 1.000 kilometer (km) jalan tol,  jalan baru sepanjang 2.650 km, pembangunan 65 waduk/bendungan, serta penyediaan satu juta rumah.

Dari target tersebut, katanya, selama 3 tahun masa pemerintahan telah tercapai berbagai pembangunan Infrastruktur seperti  39 bendungan (30 baru dan 9 selesai) dimana bendungan yang telah terbangun tersebut menambah luas layanan irigasi waduk dari semula 761.542 hektare (11 %) menjadi 859.626 ha (12,9 %). “Pembangunan jalan tol sepanjang 568 km, peningkatan kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum sebesar 20.430 liter/detik, capaian penyediaan perumahan sebanyak 2.204.939 unit, dan seterusnya,” tuturnya.

Tidak berhenti sampai disana, untuk menyelesaikan target pembangunan Infrastruktur, Kementerian PUPR terus bekerja tiada henti. Dia memperkirakan sampai dengan akhir 2019 akan terbangun 1.851 km jalan tol, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum untuk menghasilkan 70.471 liter/detik air bersih, dan lain sebagainya.

“Dengan memastikan kehandalan sumber daya konstruksi dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur berarti juga mendukung daya saing Indonesia.  Di kancah Internasional, daya saing Indonesia saat ini berada pada peringkat 36. Dimana salah satu faktor pengungkitnya yaitu daya saing infrastruktur saat ini berada pada urutan ke 52, setelah di tahun lalu berada di peringkat 60,” terangnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 tahun 2017 secara tegas menyebutkan pada pasal 17 ayat (1) : Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi. Dengan demikian melalui Undang-undang ini, sektor jasa konstruksi dibawa ke arah baru yaitu penguatan stakeholder Jasa Konstruksi terutama rantai pasok Industri Konstruksi dan Usaha Penyediaan Bangunan.

Konstruksi Indonesia 2017, sebagai ajang berkumpulnya stakeholders konstruksi baik dari dalam maupun luar negeri dapat dimanfaatkan sebagai wadah yang tepat untuk mencari solusi sekaligus tempat berkoodinasi antara Pemerintah dan pelaku usaha dalam mendukung ketersediaan pasokan sumber daya konstruksi.

Konstruksi Indonesia 2017 digelar pada 8-10 November 2017 di Jakarta Convention Center. Ajang ini akan diikuti oleh lebih dari 300 perusahaan terbaik di sektor konstruksi infrastruktur, baik lokal maupun Internasional dengan memamerkan beragam produk peralatan serta teknologi konstruksi terbaru yang inovatif hingga jasa konstruksi. Pameran ini juga menghadirkan 34 workshop CPD (Continuous Professional Development) bersertifikat gratis yang berfokus pada berbagai topik pendidikan penting. Manajemen Proyek, Inovasi & Teknologi, dan Smart City adalah tema utama, yang akan membantu profesional industri mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di bidang yang sangat penting bagi kesuksesan bisnis di masa depan.

Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dirancang sebagai jembatan bagi beragam elemen di sektor konstruksi, mulai dari pihak kontraktor swasta, pemerintah, BUMN, akademisi dan masyarakat luas untuk berbisnis dan berdiskusi sekaligus mendorong perkembangan industri konstruksi yang potensial. Konstruksi Indonesia 2017 dan The Big 5 Construct Indonesia 2017 dihelat bersamaan dengan Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2017. Hal ini menjadikan ajang tersebut sebagai salah satu pameran dan konferensi konstruksi infrastruktur terbesar di tanah air.(LH)