Aburizal Bakrie

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Aburizal Bakrie menilai pemberian subsidi terhadap produk seperti bahan bakar minyak (BBM) tidaklah tepat.

“Kebijakan subsidi kepada produk tidaklah tepat. Subsidi langsung adalah solusi tepat, seperti ketika saya menjabat Menkokesra pada 2005 subsidi lebih tepat sasaran,” tutur politisi dan pengusaha yang akrab disapa Ical ini.

Kritik itu disampaikan Ical saat membuka diskusi publik bertajuk “Masa Depan Pengelolaan Migas Pascakeputusan Mahkamah Konstitusi” di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Selasa, 4 Desember 2012. Ia menegaskan, kebijakan subsidi yang seperti sekarang, tidak layak dilanjutkan.

Ical pun mengungkapkan data, sebanyak 72 persen subsidi terhadap BBM itu, justru digunakan oleh masyarakat ekonomi menengah ke atas. Jika dihitung dari besarnya anggaran subsidi BBM yang dikucurkan pemerintah hingga Rp 240 triliun per tahun, maka Rp 170 triliun anggaran subsidi itu telah dinikmati mereka yang tidak berhak.

Ical mengaku, kritik itu disampaikannya menyusul keresahan terkait pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi (migas) belakangan ini.

Selain persoalan di hilir terkait distribusi BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, masyarakat kini diresahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan keberadaan BP Migas sebagai badan pelaksana kegiatan hulu migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 inkonstitusional. (CR-1)