JAKARTA –  Pemerintah akan mencari jalan keluar mengatasi kerugian PT Pertamina (Persero)  untuk menjalankan program bahan bakar minyak (BBM) satu harga.

Ego Syahrial, Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas)  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengakui adanya terdapat risiko dari kebijakan BBM satu harga, namun pemerintah tidak akan melepaskan tanggung jawab untuk menyamaratakan harga BBM di seluruh Indonesia dari Pertamina.

“Tetap kebijakan Kementerian ESDM bahwa harga harus sama di seluruh Indonesia. Ini kan cerminan membangun dari pinggiran,” kata Ego di Jakarta, Rabu (6/9).

Hingga semester pertama  2017, kerugian  Pertamina diperkirakan sudah tembus sekitar Rp 12 triliun. Salah satu beban perusahan adalah dengan kebijakan BBM satu harga dimana Pertamina harus menaggung investasi infrastruktur pendukungnya. Terlebih tidak ada penyesuaian harga untuk BBM penugasan dalam beberapa bula terakhir, padahal harga minyak dunia cenderung bergerak naik.

Pertamina berpotensi melanggar Undang-Undang jika terus merugi karena sesuai dengan UU 19/2003 tentang BUMN, dalam menjalankan bisnisnya seluruh BUMN tidak boleh merugi. Sementara, dengan sistem tender BBM PSO perusahaan berpotensi merugi jika terjadi kenaikan harga minyak dunia yang signifikan.

Ego menyatakan pemerintah akan mencoba mencari jalan keluar untuk menghindarkan Pertamina dari kerugian lebih besar. Namun pemerintah belum berencana untuk kembali memberikan subsidi bagi Pertamina.

“Saya belum dengar (subsidi), pasti pemerintah cari jalan keluar,” kata Ego.

Menurut Ego, pemerintah  meyakini bahwa Pertamina masih bisa melakukan berbagai efisiensi untuk mengatasi masalah tersebut.

“Cuma di sana-sini kan harus penyesuaian. Sesuatu dalam melakukan efisiensi tentu Pertamina masih bisa lah,” kata Ego.(RI)