JAKARTA – PT Pertamina (Persero) memastikan stok dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya aman. “Saat ini, terminal BBM Plumpang yang melayani distribusi untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki stok yang cukup untuk kebutuhan masyarakat,” tegas VP Corporate Communication Pertamina, Ali Mundakir pada Rabu, 28 November 2012.

Ali juga menyebutkan, pasokan dari terminal Plumpang ke pompa-pompa bensin atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) telah kembali normal, sejak pencabutan sementara kebijakan pengendalian penyaluran (kitir) BBM bersubsidi pada 25 November 2012.

Ia merinci, penyaluran Premium dan Solar di DKI Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek) pada periode 25 hingga 26 November 2012, rata-rata 10% di atas penyaluran harian normal. Bahkan pada 27 November 2012, penyaluran Premium mencapai 14.162 Kiloliter (KL) atau 29% diatas rata-rata normal. Sedangkan penyaluran Solar pada periode itu sebanyak 4.448 KL, atau 22% diatas normal.

“Kami pastikan stok BBM di Terminal BBM Plumpang aman. Penyaluran Premium dan Solar juga sudah mulai normal kembali, dengan rerata realisasi penyaluran di atas kebutuhan normal harian,” ujar Ali Mundakir lagi.

Seperti diketahui, meski kuota BBM bersubsidi untuk 2012 sudah hampir habis, namun pada 25 November 2012, Pertamina akhirnya memutuskan menyetop pengendalian pasokan BBM bersubsidi (kitir). Keputusan ini, menyusul munculnya kerawanan sosial utamanya di daerah-daerah, pasca penerapan kebijakan itu.

“Memperhatikan perkembangan situasi sosial di daerah-daerah dan kepentingan nasional yang lebih besar, terhitung mulai 25 November 2012 Pertamina menyetop kebijakan pengendalian pasokan BBM yang sudah berjalan selama sepekan ini, sambil menunggu arahan selanjutnya dari pemerintah,” ujar Ali Mundakir pada Ahad, 25 November 2012.

Pertamina sendiri menerapkan pengkitiran BBM bersubsidi demi melaksanakan amanat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Melalui suratnya tertanggal 7 November 2012, BPH Migas meminta Pertamina mengendalikan penyaluran BBM bersubsidi, dengan membagi sisa kuota sesuai jumlah hari tersisa hingga akhir 2012.

Pengkitiran ditujukan untuk  menjaga agar kuota yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR dalam APBN-P 2012 sebesar 44,04 juta KL tidak terlampaui. Namun kenyataannya, masyarakat lebih memilih antri dan berebut membeli BBM subsidi, ketimbang membeli BBM non subsidi yang tersedia cukup.

Ali pun mengakui, normalisasi pendistribusian BBM tidak lepas dari merebaknya keresahan masyarakat  konsumen BBM bersubsidi di berbagai daerah. Menurutnya, Pertamina tetap akan mengupayakan seoptimal mungkin menjaga pendistribusian BBM bersubsidi tepat sasaran.

“Kami terus bekerjasama erat dengan aparat untuk memastikan penyaluran dapat berjalan lancar,” kata Ali lagi. Di sisi lain, lanjutnya, kesadaran masyarakat untuk berhemat BBM dan memanfaatkan BBM non subsidi diharapkan dapat terus meningkat.

“Kami melihat sebenarnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan BBM non subsidi telah mulai tumbuh menggembirakan dalam enam bulan terakhir,” tukasnya. Namun demi kepentingan nasional yang lebih besar, kebijakan pengkitiran pun akhirnya dicabut.

(Abdul Hamid / duniaenergi@yahoo.co.id)