JAKARTA – Pemerintah menyatakan telah meminta PT Chevron Pacific Indonesia untuk segera menyerahkan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) proyek minyak dan gas laut dalam (Indonesian Deep Water Development/IDD) untuk lapangan Gendalo dan Gehem. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari Chevron.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan Chevron sempat melaporkan untuk melakukan kalkulasi ulang terhadap keekonomian dan studi pengembangan proyek IDD.

Salah satu kalkulasi menyangkut rencana penggunaan fasilitas pengolahan gas terapung atau Floating Processing Unit (FPU) Jangkrik berkapasitas 450 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) milik ENI. Saat ini FPU tersebut digunakan untuk pengembangan Blok Muara Bakau, Lapangan Jangkrik.

“Sudah kita kasih waktu, tolong ajukan PoD-nya, tapi tidak ada juga sampai sekarang. Ya kita tunggu kenapa masih belum, mereka masih hitung-hitungan. Katanya mau tight in dengan Jangkrik, yang FPU-nya,” ungkap Arcandra di Kementerian ESDM, Jumat (26/5).

Proyek IDD Chevron hingga saat ini masih belum ada kelanjutan, meski PoD-nya telah disetujui pemerintah sejak 2008. Di tengah jalan perusahaan asal Amerika Serikat itu meminta dilakukan kajian ulang karena ada perubahan harga minyak di medio 2013. Pasalnya, setelah tahap front end engineering design (FEED), terungkap biaya yang dibutuhkan proyek ini meningkat dari sekitar US$6,9 miliar menjadi US$12 miliar.

Yanto Sianipar, Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia, mengatakan Chevron dalam pengembangan IDD juga memperhatikan berbagai aspek karena perubahan harga minyak yang terjadi jelas mempengaruhi nilai keekonomian proyek.

PoD yang sempat diajukan pada 2008 tidak bisa lagi dijadikan acuan dalam kelanjutan studi karena berbagai parameter kajian yang sudah jauh berubah, seperti harga minyak dunia serta berbagai kebijakan baru pemerintah.

“Opportunity banyak bukan hanya cadangan, tapi kita lihat aspek efisiensi biaya, teknologi, pemanfaatan fasilitas. Nanti studi akan jadi evaluasi gabungan,” tandas Yanto.(RI)