JAKARTA – Posisi Indonesia saat ini dinilai sama seperti Denmark 14 tahun lalu, yakni memasuki masa transisi energi. Peningkatan harga minyak yang cukup tinggi saat itu membuat perekonomian Denmark cukup terpukul, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk merubah tata kelola energi.

“Kita mengatur ulang sistem pengelolaan energi, dan regulasi pemerintah berperan dalam hadapi perubahan sistem tersebut,” kata Ulla Tornaes Menteri Kerjasama Pembangunan Denmark pada pembukaan forum bisnis Indonesia-Denmark di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (2/5).

Denmark saat ini dikenal sebagai salah satu negara yang sukses mengembangkan energi baru terbarukan, khususnya yang berasal dari angin.

Menurut Ulla, pemerintah Denmark meyakini potensi angin di Indonesia cukup baik dan sangat mungkin untuk dikembangkan. Untuk itu, selama masa transisi ini Indonesia dan Denmark bisa saling membantu seperti bertukar pengetahuan terkait pembangkit angin atau langsung berinvestasi.

“Saya percaya kita bisa membantu transisi energi Indonesia. Belajar dari Denmark, peran pemerintah sangat penting untuk bisa wujudkan transisi tersebut,” ungkap dia.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM, mengatakan bantuan Denmark sangat menguntungkan bagi Indonesia. Apalagi Denmark dikenal sukses mengembangkan EBT, khususnya angin.

Pemerintah telah membuat Roadmap (Peta) Potensi Energi Angin Indonesia. Roadmap tersebut akan memberikan informasi mengenai potensi energi angin yang dimiliki Indonesia yang terbuka untuk publik dan diharapkan dapat membantu pemerintah dan pelaku usaha dalam menentukan wilayah yang memiliki potensi untuk dibangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin.

Dalam roadmap yang ditetapkan pemerintah, sebagian wilayah yang borpetensi besar untuk direalisasikan untuk segera dibangun infrastruktur pembangkit listrik tenaga angin kebanyakan berada di wilayah Indonesia Timur, seperti Sulawesi bagian selatan, Maluku, Papua serta Nusa Tenggara.

Menurut Jonan, adanya variasi energi bertenaga angin tentu memberikan pilihan energi yang cocok untuk dikembangkan di suatu wilayah. Pilihan energi yang cocok merupakan salah satu kunci sukses dalam pengembangan EBT serta pemerataan energi itu sendiri. “Lalu kebijakan pemerintah harus bisa mendorong penurunan biaya pokok produksi listrik di wilayah,” kata Jonan.

Kerja sama Indonesia – Denmark juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam memfasilitasi hubungan business to business antara perusahaan Indonesia dan Denmark. Selain meningkatkan investasi langsung, kerja sama kedua pemerintahan akan mendorong kerja sama bisnis dalam bentuk proyek bersama, pembentukan joint venture company, pembiayaan dan asuransi proyek sektor energi, juga tindak lanjut kerja sama dalam kerangka Strategic Sector Cooperation (SSC) yang telah berlangsung sejak Januari 2016.(RI)