JAKARTA – Pemerintah berkomitmen untuk merealisasikan pembentukan induk usaha (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak dan gas pada tahun ini. Pembentukan holding BUMN migas dilakukan dengan menggabungkan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) ke dalam PT Pertamina (Persero).

Edwin Hidayat Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, menegaskan pembentukan holding BUMN migas sudah sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo yang menginginkan dua entitas bisnis gas terbesar di negara bisa disatukan untuk bisa menciptakan efisiensi.

“Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Pada awal tahun ini kita (Kementerian BUMN, Pertamina dan PGN) dikumpulkan dan diamanatkan untuk merealisasikan holding migas tahun ini,” kata Edwin di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (27/4).

Menurut Edwin, Menteri BUMN Rini Soemarno juga menargetkan segala pembahasan persiapan holding BUMN migas harus bisa segera diselesaikan, sehingga permintaan presiden segera tercapai. “Bu Menteri targetkan harus tahun ini, tapi saya optimistis semester pertama tahun ini bisa terbentuk (holding migas),” tukas dia.

Edwin menambahkan sesuai dengan perintah Presiden pembentukan holding BUMN migas harus memenuhi segala persyaratan, terutama dari sisi legal. Serta kemanfaatan terhadap masyarakat.

“Presiden pesan perlu dikaji betul secara mendalam aspek legal, komersial dan proses tidak boleh ada yang terlewatkan, sehingga ini proper dengan governance baik. Kita komunikasi dengan semua, Kementerian Hukum dan HAM, pakar hukum, lalu juga opini kejaksaan lalu masukan serta input dari DPR, terutamanya Komisi VI,” tutur dia.

Meskipun belum terealisasi secara formal, implementasi dari sinergi antara Pertamina dan PGN sudah berjalan dengan baik. Ini ditunjukkan dengan penurunan harga gas di wilayah Sumatera Utara, kemudian integrasi berbagai fasilitas gas yang ujungnya adalah mampu memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Misalnya di Jawa, SPBG Pertamina sekarang sudah bisa dialiri gas yang didistribusikan pipa PGN. Perkembangan ini menunjukkan sinergi operasi penyatuan operasional Pertamina dan PGN sangat visible dan punya dampak langsung ke masyarakat, baik untuk konsumsi maupun industri sebagai bahan bakar,” kata Edwin.
Yenni Andayani, Direktur Gas dan Energi Baru Terbarukan Pertamina, menyatakan tahap persiapan integrasi dengan PGN terus dilakukan sambil menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Pertamina dan PGN terus meningkatkan kerja sama, baik dalam pemanfaatan aset yang ada dan menyelesaikan berbagai kesepakatan rencana pengembangan Infrastruktur.
“Contoh dengan model pipa Duri-Dumai. Alhamdulillah, kami telah menyelesaikan kesepakatan yang diperlukan supaya bisa segera melakukan kegiatan fisik,” ungkap Yenni.

Dia menambahkan integrasi dalam penyelesaian infrastruktur seperti yang terjadi di Duri-Dumai harus terus dilakukan karena pangsa pasar dari Pertamina dan PGN terus bertambah seiring dengan peningkatan permintaan gas. Infrastruktur merupakan hal yang sangat vital untuk disiapkan.

“Ada kebutuhan pasar yang tidak bisa kita abaikan, tapi dari pemasok juga sudah ready. Kalau infrastruktur tidak terbangun yang rugi bukan hanya pasar atau pemasoknya, tapi PGN dan Pertamina kehilangan potensi bisnisnya,” tandas Yenni.(RI)