JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero) membahas intensif mekanisme penyertaan modal PLN untuk modal kegiatan operasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) ke depan. Sinergi Pertamina dan PLN di PGE diharapkan membuat proses perjanjian jual beli listrik bisa menjadi lebih efisien.

Ahmad Bambang, Wakil Direktur Utama Pertamina, menegaskan langkah PLN nantinya bukan sebagai langkah akuisisi, melainkan hanya memperkuat modal PGE untuk bisa meningkatkan investasi di sektor panas bumi.

“Timnya sudah dibentuk, tidak ada akuisisi yang ada PLN boleh punya saham sebagian nanti uangnya untuk mengembangkan PGE lagi,” kata Ahmad di Jakarta.

Selain terdapat pemerintah dan PLN, sebagai perwakilan Pertamina dalam tim tersebut adalah direktur keuangan, direktur hulu, serta direktur gas.

Menurut Ahmad, masuknya PLN akan memberikan jaminan terhadap penyerapan panas bumi yang dihasilkan PGE. Karena PLN nanti bisa menjadi off taker utama listrik yang dihasilkan. “Kita punya uap geothermal hanya untuk listrik, yang bisa salurkan listrik hanya PLN. Ya wajar PLN juga ingin memiliki (PGE),” tukasnya.

PGE, anak usaha Pertamina di sektor panas bumi menjadi salah satu perusahaan nasional terbesar dalam pengelolaan panas bumi di tanah air. Hingga akhir 2016, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) PGE diproyeksi sebesar 542 megawatt (MW) dengan masuknya tambahan 105 MW dari tiga pembangkit, yakni PLTP Ulubelu Unit 3 berkapasitas 55 MW, PLTP Lahendong Unit 5 berkapasitas 20 MW, dan PLTP Karaha Unit 1 berkapasitas 30 MW.(RI)