JAKARTA – Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) akibat lambatnya implementasi yang dihasilkan hingga saat ini. Kebijakan di sektor panas bumi akan menjadi prioritas utama. Dengan jumlah cadangan yang besar, pemanfaatan panas bumi sebagai bahan baku untuk produksi listrik masih belum optimal.

“Banyak hal yang tengah kita kerjakan untuk bisa mencapai EBT 23%. Beberapa peraturan menteri dikerjakan, baik yang sudah ditandatangan maupun direview,” kata Arcandra saat pembukaan Rakernas Kadin Bidang EBT di Jakarta, Selasa (29/11).

Menurut Arcandra, selama ini ada semacam “chiken and egg” dalam pengembangan panas bumi. Artinya, pengembang melakukan kontrak jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) dengan offtaker tanpa tahu persis berapa besar potensi panas bumi di wilayah tersebut.

“Seandainya waktu berkontrak PPA mengatakan misalnya 10 sen per KWh, lalu setelah eksplorasi 10 sen berdasarkan 100 MW potensi yang direncanakan. Ternyata hanya 50 MW, apakah 10 sen itu masih ekonomis,” kata dia.

Lebih lanjut, menurut Arcandra, pemerintah saat ini tengah mengkaji langkah percepatan pengembangan EBT saat eksplorasi meniru pola pengelolaan minyak dan gas (migas). Jadi wilayah kerja (WK) ditawarkan ke pengembang dan memilki persyaratan, salah satunya financial status, kemampuan dari sumber daya manusia (SDM), kemudian ditawarkan WK berdasarkan kompetensi.

Kebijakan EBT melalui clean energi sudah saatnya menjadi pilihan dan prioritas khususnya bagi para pelaku industri ke depan. Pemerintah meminta industri jangan hanya fokus untuk meningkatkan kuantitas produksi karena target EBT tidak akan tercapai tanpa sinergi dari pemerintah, industri dan masyarakat pada umumnya.

Menurut Arcandra, arah kebijakan energi nasional sudah jelas dan bisa dilihat di dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah berusaha prioritas pengembangan energi nasional, yakni pertama memaksimalkan EBT, meminimalkan minyak bumi, memanfaatkan gas bumi dan energi baru, lalu penggunaan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, kemudian arahan presiden juga terdapat roadmap energi nuklir.

“Prioritas pengembangan energi nasional yakni pertama memaksimalkan EBT. Secara garis besar kita sudah petakan EBT seaegai tulang punggung energi kedepan,” tandasnya.(RI)