JAKARTA – Pemerintah meminta PT PLN (Persero) untuk fokus dalam kegiatan operasional dan tidak perlu terlalu memikirkan tarif. Pada dasarnya pemerintah telah menjamin PLN untuk tidak mengalami kerugian.

“Karena Pak Menteri (Ignasius Jonan) menyampaikan ke PLN, your game it’s not tariff, your game is cost. Tarif biar kami, pemerintah yang urus. Regulasi ini intinya PLN tidak mungkin rugi, selama ini kan ada subsidi,” ujar Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada Dunia Energi, disela kunjungan ke Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong Unit 4 dan 5 di Minahasa, akhir pekan lalu.

Proses negosiasi jual beli listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) antara PT Pertamina (Persero) dan PLN yang memerlukan waktu panjang dianggap menjadi salah satu pangkal masalah lambatnya pengembangan panas bumi di Indonesia.

Ignasius Jonan, Menteri ESDM menargetkan pemerintah dan para stakeholder bisa mencapai kata sepakat terkait feed in tariff (FIT) panas bumi yang bisa menguntungkan bagi semua pihak.

“Ini FIT kita lagi bahas mudah-mudahan sebulan sudah jadi. Nanti kita lihat, yang penting itu kalau pembahasan itu fair untuk semua. PLN fair , mereka jual ke masyarakat juga terjangkau, produsen PLTP bisa jalan,” kata Jonan.

Menurut Rida, salah satu tantangan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) adalah mahalnya biaya investasi, sehingga mempengaruhi harga jual listrik yang dihasilkan. Insentif diharapkan mampu membantu menekan tingginya harga jual listrik EBT, termasuk dari energi panas bumi.

“Pemberian insentif untuk mempercepat pemanfaatan EBT bukanlah hal baru. Bahkan dengan iklim ekonomi yang tidak begitu jauh dari Indonesia, negara tetangga justru sudah  menerapkannya,” kata dia.(RI)