JAKARTA – Pemerintah diminta untuk melakukan kajian secara mendalam sebelum menerapkan sistem distribusi tertutup dalam penyaluran LPG bersubsidi kemasan 3 kilogram (kg) yang rencananya akan dimulai pada 2017.

Sofyano Zakaria, Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), mengungkapkan substansi utama pemberian subsidi LPG adalah diperuntukkan untuk masyarakat kecil yang sebagian besar tersebar di daerah pedalaman. Penggunaan teknologi  dengan minim persiapan berpotensi menimbulkan masalah baru nantinya saat mekanisme penyaluran subsidi tiba-tiba dirubah.

“Mau menggunakan kartu dimana, memang di kampung mau gesek kartu. Misalnya seperti di Kalimantan pedalaman, ATM saja tidak ada, akhirnya ada orang tidak bisa pakai kartu nanti ribut lagi,” kata Sofyano kepada Dunia Energi, Sabtu (26/11).

Dia khawatir rencana penggunaan sistem tertutup dalam penyeluran LPG 3 kg yang diusung pemerintah mengulang rencana penggunaan RFID yang saat ini kondisinya jalan ditempat.

“Makanya lebih baik dikaji lagi skema pemberian subsidinya seperti apa , RFID saja gagal itu yang jelas orang punya mobil,” tambahnya.

Pemerintah menargetkan pelaksanaan distribusi tertutup LPG kemasan 3 kg bisa mulai berjalan pada kuartal I 2017 secara bertahap. Pelaksanaan diawali sosialisasi pada Januari dan Februari serta mulai melaksanakan di Pulau Bali dan Lombok pada Maret 2017. Apabila tidak ditemukan masalah berarti mekanisme distribusi tertutup akan dilanjutkan ke wilayah padat penduduk seperti di Pulau Jawa.

IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan mekanisme distribusi tertutup bertujuan untuk melindungi konsumen atau masyarakat kurang mampu dan usaha mikro. Nantinya harga LPG akan dipasarkan secara normal, hanya para pemagang kartu khusus yang telah disiapkan saja berhak mendapatkan Harga Eceran Tertinggi (HET) sekitar Rp 15.000 – Rp 16.000.

“Harga di pasar nanti nonsubsidi semua. Jadi kalau keluarga miskin beli pakai kartu itu dengan harga yang sekarang, mereka tidak mengalami kenaikan harga. Kalau orang kaya itu pakai harga normal,” kata Wiratmaja.

Nantinya keluarga miskin dan usaha mikro yang memiliki kartu khusus untuk membeli LPG khusus subsidi akan diberi jatah makimal pembelian masing-masing 3-9 tabung setiap bulan.

Menurut Wiratmaja dengan mekanisme pemeirintah berharap potential loss dan kecenderungan subsidi tidak tepat sasaran bisa ditekan. “Otomatis pengoplosan enggak ada nanti karena harga di pasar harga normal,” tandasnya.(RI)