JAKARTA – Pemerintah diminta memikirkan cara pencapaian program pengadaan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW). Pasalnya, kemajuan pelaksanaan program percepatan proyek pembangkit listrik ini masih minim.

“Kami di DPR telah meminta adanya koordinasi yang lebih baik antarkementerian dalam pengerjaan proyek ini,” kata Satya Widya Yudha, AnggotavKomisi VII DPR dari Fraksi Golkar dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (23/10).

Satya mengatakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bukan satu-satunya eksekutif yang menangani proyek pembangkit 35 ribu MW. Butuh koordinasi yang lebih baik antara Kementerian ESDM dengan Kementerian Keuangan serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Terlebih soal penetapan tarif listrik yang dibeli PT PLN (Persero) dari pihak swasta.

“Kementerian Keuangan harus mengambil inisiatif dengan memberikan insentif fiskal demi menarik keterlibatan investor baik lokal atau luar negeri. Dalam proyek 35 ribu MW, keterlibatan swasta sangat penting mengingat porsi swasta dalam membangun pembangkit mencapai 25 ribu MW,” tandas Satya.(RA)