JAKARTA – Pemerintah terus berupaya meningkatkan pemerataan distribusi listrik nasional, salah satunya dengan menggenjot pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berkapasitas dibawah 100 megawatt (MW) yang tidak terpusat di daerah tertentu.

Jarman, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyatakan pembangunan PLTU dengan kapasitas dibawah 100 MW juga merupakan bagian dari proyek 35.000 MW.

“Sudah pasti masuk bagian dari 35.000 MW, karena 100 MW kebawah ini perlu dibangun untuk pulau di luar Jawa dan Sumatera,” kata Jarman.

Pemerintah sendiri akan segera merealisasikan pembangunan tiga PLTU, yakni PLTU Madura dan PLTU Tarahan masing-masing kapasitas 2 x 100 MW serta PLTU Boroko berkapasitas 2 x 50 MW di Sulawesi Utara.

Saat ini terdapat 201 unit PLTU skala kecil dan menengah yang terdiri dari 30 unit PLTU 100 MW, 37 unit PLTU 50 MW, 37 unit PLTU 25 MW dan 72 unit PLTU di bawah 25 MW dengan kapasitas total 6.550 MW.

Menurut Jarman, pengembangan PLTU skala kecil merupakan trigger peningkatan komponen dalam negeri di sektor pembangkit tenaga uap. Hal ini disebabkan serapan TKDN di sektor tenaga listrik baru mencapai 20%-30%. Jadi manfaat pengembangannya tidak hanya langsung berdampak pada produksi listrik nasional tetap juga peningkatan TKDN.

“Rata-rata kapasitas 100 MW itu komponennya dari dalam negeri. Kan ada boiler dalam negeri, turbin sudah mulai, lalu komponen lain juga,” ungkap Jarman.

I Gusti Putu Suryawirawan, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian menegaskan pemerintah menargetkan TKDN untuk program PLTU nasional mencapai 50%.

“Karena sekarang memang kita dorong steel structure, untuk turbin kita punya Nusantara Turbin, mereka sudah bisa bikin turbin. Kita punya Siemens di Cilegon. Artinya local content mereka investasi industri di sini. kalau enggak dipaksa local content lebih tinggi, ya impor terus,” tandas Suryawirawan.(RI)