JAKARTA – Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Majalengka dan Kuningan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif terkait manfaat pengembangan panas bumi, sehingga tidak mudah terprovokasi. Hal ini dilakukan sebelum dilakukan lelang wilayah kerja panas bumi Gunung Ciremai.

“Dukungan masyarakat untuk pengembangan WK panas bumi Gunung Ciremai sangat diharapkan, sehingga kegiatan panas bumi dapat berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan,” ujar Yunus Saefulhak, Direktur Panas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Dunia Energi, pekan lalu.

WKP Gunung Ciremai diperkirakan menyimpan potensi sebesar 110 megawatt (MW), dengan luas wilayah mencapai 24 ribu hektar yang berada di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

Kementerian ESDM sebelumnya telah menemui Bupati Majalengka dan Bupati Kuningan dalam rangka koordinasi pengembangan panas bumi dan rencana pelelangan WKP Gunung Ciremai yang berada di dua kabupaten tersebut.

“Kunjungan bertujuan untuk meminta dukungan pemerintah daerah terkait adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap pengembangan panas bumi di WKP Gunung Ciremai pada saat pelelangan sebelumnya, hingga mengakibatkan pemenang lelang mengundurkan diri,” ungkap Yunus.

WKP Gunung Ciremai dikembalikan kepada pemerintah oleh PT Chevron Geothermal Indonesia pada awal 2015 lalu karena tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pengembangannya. Chevron pada 2011 menjadi peserta tunggal lelang WKP Gunung Ciremai dan kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang di WKP tersebut. (RA)