JAKARTA – Opsi menurunkan penerimaan negara di sektor hulu dinilai bisa dipertimbangkan pemerintah agar harga gas industri bisa ditekan. Penurunan harga industri diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pemotongan penerimaan negara bisa jadi opsi. Karena itu saya ingin energi tidak hanya gas, jangan hanya bicara profit loss saja, harus lebih luas,” kata Gus Irawan Pasaribu, Ketua Komisi VII DPR kepada Dunia Energi, Jumat (16/9)

Menurut Gus Irawan, pemerintah harus memiliki pandangan luas untuk bisa menyikapi permasalahan mahalnya gas industri. Polemik harga gas menjadi isu penting karena tidak bisa dipungkiri jika harga gas dapat ditekan maka bisa berguna untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

“Jadi jika gas bisa kita tekan industri kan akan semakin hemat, dengan indsutri yang hemat daya saing juga makin bagus. Dengan begitu dia bisa lebih produktif,” tukasnya.

Dengan kegiatan usaha yang lebih produktif maka akan dihasilkan laporan keuangan labih baik, nantinya dengan kondisi yang positif seperti tu maka muaranya pemerintah tetap bisa mengambil keuntungan dari pajak penghasilan.

“Nanti ujung-ujungnya dibebankan ke pajak. Jadi seharusnya tidak terlalu dibebani sekarang, karena nanti juga akan kena pajak dari profitnya,” tegas dia.

Luhut Binsar Pandjaitan, Pelaksana Tugas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebelumnya menyatakan pemerintah berupaya keras agar harga gas di hulu bisa diturunkan hingga dikisaran US$4 – US$5 per MMBTU. Jika hal itu bisa direalisasikan maka manfaat yang didapatkan akan lebih besar.

“Kita lagi menghitung berapa dampak multiplier-nya di hilir. Di hulu ini misalnya US$4-US$5 per MMBTU, dampaknya 5 sampai 10 kali lebih di hilir,” tandas Luhut.(RI)