JAKARTA – Pemerintah baru akan memutuskan pilihan yang akan diambil dalam pengembangan Blok Masela di Laut Arafuru, Maluku pada 2018.

Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah memberikan waktu kepada investor untuk mempertimbangkan baik dan buruknya jika pengembangan Blok Masela dilakukan di darat (onshore) atau di laut (offshore).

“Ini kan sebuah proyek yang sangat besar dan jangka panjang, itu pun masih dalam proses studi dan akan diputuskan 2018 untuk investasi itu ada nantinya apakah di laut atau di darat,” kata Presiden Joko Widodo di Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Menurut Presiden, yang terpenting eksploitasi cadangan gas di Indonesia tersebut dimanfaatkan untuk mengembangkan negara, khususnya wilayah Timur Indonesia.

“Jangan hanya diambil (gas), tapi rakyat di sekitar enggak merasakan manfaatnya. Itu desain yang saya minta ke Menteri ESDM atau Bappenas,” tegas Presiden seperti dikutip Antara.

Inpex Corporation melalui Inpex Masela Ltd merupakan operator Blok Masela yang berlokasi di Laut Arafuru, Maluku dengan kepemilikan 65% saham. Sisanya, dikuasai Shell 35%. Kontrak kerja sama pengelolaan blok ini baru akan berakhir pada 2028 mendatang.

Inpex berencana menggunakan kilang LNG terapung. LNG yang diproduksi di kilang ini akan langsung dikirim ke pembeli dengan kapal tangki LNG. Untuk mendukung operasi kilang, Inpex berencana membangun basis logistik di Pulau Yamdena.

Disisi lain, Kementerian Koordinator Maritim menilai skenario kilang LNG darat lebih menguntungkan karena biaya investasi dan biaya operasi yang lebih rendah daripada LNG Laut. Produksi gas yang dialirkan ke darat dapat diproses sebagai LNG dan sekaligus bahan baku untuk industri petrokimia. LNG dapat di supply ke pulau-pulau disekitar Maluku dan Nusa Tenggara Timur untuk pemenuhan kebutuhan energi dengan menggunakan small carrier yang tidak dapat dilakukan jika Kilang LNG dibangun di laut.(AT)