JAKARTA – Pembagian paket converter kit BBM ke LPG kembali akan dilakukan. Rencananya pembagian tersebut akan dimulai pada Oktober 2020.

Ego Syahrial, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan total anggaran yang disiapkan dalm program converter kit mencapai Rp290 miliar yang akan didistribusikan sebanyak 25 ribu paket untuk nelayan sasaran di 17 provinsi, 42 kabupaten dan kota dengan pagu anggaran Rp210,5 miliar. Ke 17 provinsi tersebut adalah Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Selain itu, akan dibagikan juga 10 ribu paket converter kit untuk petani sasaran di enam provinsi, 24 kabupaten dan kota dengan pagu anggaran Rp79,5 miliar.

“Jumlah tersebut merupakan paralel dari hasil Rapat Kerja Menteri ESDM dengan Komisi VII DPR pada Juni 2020 lalu, di mana disepakati dilakukan refocusing anggaran dan Kementerian ESDM diminta menjalankan program pendistribusian konverter kit (konkit) untuk nelayan dan petani sasaran,” kata Ego, Kamis (6/8).

Tahun ini merupakan tahun ke-5 untuk kegiatan pendistribusian converter kit untuk nelayan dan tahun ke-2 untuk kegiatan pendistribusian petani yang dilaksanakan oleh Ditjen Migas. Hingga 2019, telah dibagikan 60.859 paket converter kit untuk  nelayan dan 1.000 paket untuk petani yang telah didistribusikan Ditjen Migas melalui penugasan kepada PT Pertamina (Persero). Ini sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Hargas LPG untuk Kapal Penangkap Ikan Bagi Nelayan Sasaran dan Mesin Pompa Air bagi Petani Sasaran.

Ego meminta pembagian paket converter kit tepat sasaran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan seluruh pihak agar betul-betul menjaga pelaksanaan program ini karena uangnya dari rakyat (APBN) dan akan digunakan untuk rakyat.

“Dalam proses bertata negara, kita juga diaudit oleh banyak instansi seperti BPK dan BPKP. Demikian juga Pertamina dalam melaksanakannya, tentu harus prudent. Program ini harus kita amankan,” tegas Ego.

Pendistribusian converter kit untuk nelayan dan petani dilakukan dalam waktu yang sangat sempit yaitu kurang lebih empat bulan. Pertamina menjadwalkan proses pengadaan yang ditargetkan selesai pada akhir September 2020, sehingga pada minggu kedua Oktober 2020 sudah mulai bisa didistribusikan.

Jumali, Direktur Marketing Subholding Commercial and Trading Pertamina atau PT Pertamina Patra Niaga, mengungkapkan kesiapan perusahaan untuk menjalankan penugasan pemerintah meskipun waktu pelaksanaannya memang cukup singkat. Nantinya Pertamina juga akan menyiapkan pangkalan di wilayah petani dan nelayan yang menjadi sasaran untuk mendukung ketersediaan isi ulang LPG. “Sebagai BUMN, apapun kondisinya (tugas) harus kita jalankan,” kata dia.(RI)